Eksistensi keberadaan kelompok masyarakat memiliki peranan sangat penting dalam keberlanjutan Program Rehabilitasi Ekosistem Pesisir di Kampung Yensawai Barat, Kab. Raja Ampat.
Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University mengadakan diskusi awal terkait keberlanjutan program rehabilitasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, (27/5). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Desain Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) di Provinsi Papua Barat.
Program ini dilakukan PKSPL bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas), Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dan Coral Reef Rehabilitation Management Program-Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI).
Kepala PKSPL IPB University, Dr Yonvitner menyampaikan, “Perlu adanya mindset sustainability. Tujuannya untuk mempermudah koordinasi dalam melanjutkan program rehabilitasi yang telah berjalan di Kampung Yensawai Barat. Hal ini penting agar masyarakat tidak merasa ditinggal dan menganggap program selesai begitu saja. PKSPL IPB University akan selalu siap mencari dan memberi yang terbaik dalam program pendampingan masyarakat di Kabupaten Raja Ampat.”
Dalam memberikan gambaran perkembangan program rehabilitasi di Kampung Yensawai Barat kepada Pemda Kab. Raja Ampat, Tim Rehabilitasi PKSPL IPB University memberikan gambaran perkembangan program rehabilitasi. “Masyarakat Kampung Yensawai Barat telah memiliki dasar pengetahuan, kemampuan dan semangat konservasi. Hal itu terlihat dari bibit mangrove, lamun serta transplantasi terumbu karang yang dipercayakan perawatannya kepada mereka pasca pembentukan kelompok, ternyata tumbuh. Memang belum maksimal, namun memberikan sinyal positif bagi kegiatan konservasi di Kabupaten Raja Ampt khususnya di Kampung Yensawai Barat,” jelas Robba Fahrisy Darus mewakili Tim Rehabilitasi.
Yusdi Lamatenggo selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat memberikan pandangan bahwa program konservasi di desa dan aspek pariwisata dapat digandengkan satu sama lain. Namun harus dilihat efektivitasnya. Jika sukses dapat di-scalling up perluasan dengan skema paket wisata program pengelolaan desa pesisir.
“Bisa menggunakan dana desa atau turis dengan biaya paket. Contohnya kegiatan penanaman mangrove, lamun dan terumbu karang (wisata edukasi),” tuturnya.
Terkait strategi keberlanjutan program, Dr Fery Kurnaiwan selaku Direktur Program PKSPL IPB University menyampaikan bahwa diperlukan strategi jitu supaya program dapat tetap berkelanjutan meskipun telah selesai dilaksanakan. Seluruh stakeholder dapat memberikan program ataupun kegiatan pada kelompok masyarakat pada pos-pos sesuai bidangnya masing-masing. Seperti program penguatan kelembagaan, ekonomi, bahkan usaha.
“Harapannya, agar tidak terjadi pengulangan dan tumpang tindih program yang dilaksanakan nantinya,” imbuhnya.
Diskusi ini disambut sangat baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat. Terutama karena diskusi ini membahas dan mencari bentuk terbaik terkait keberlanjutan tongkat estafet program rehabilitasi ekosistem pesisir di Raja Ampat.
“Jangan mengulangi yang sudah-sudah, dimana program rehabilitasi hanya mementingkan perencanaan semata, tanpa memperhatikan keberlanjutannya. Padahal pengelolaan pesisir bukan hanya terkait perencanaan saja, tetapi juga mempertahankan apa yang telah dibangun. Salah satunya dengan penguatan kelompok masyarakat. Penguatan dapat berupa pelibatan dalam proses monitoring rehabilitasi ekosistem namun dengan metode yang sederhana dan dapat dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, sosialisasi manfaat ekonomi penting untuk disampaikan agar menjadi pemicu semangat untuk terus melanjutkan program rehabilitasi yang sudah ada,” jelas Esma Aipassa perwakilan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Raja Ampat. (RFD/ZUl)
Loading...
Twitter
Facebook
Instagram
