Jakarta – Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) melakukan penandatanganan pakta integritas dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) Fakultas Ilmu Komputer (FIK) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Jum’at (30/04). Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na’im, Inspektur Jenderal Kemendikbud, Chatarina Muliana, dan Sekretaris Tim ZI Setditjen Dikti, M. Ali Akbar.
Pada kesempatan tersebut, Chatarina Muliana mengatakan pencanangan pembangunan menjadi WBK merupakan suatu komitmen bersama untuk melakukan reformasi birokrasi. Perubahan yang terencana ini akan memberikan warna tidak hanya pada Fakultas Ilmu Komputer tetapi juga akan menjadi virus-virus positif bagi fakultas yang lain. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang lebih baik dari saat ini.
”Syarat melakukan perubahan adalah mengubah mindset,khususnya para pimpinannya itu bersama-sama mau berubah. Tanpa perubahan mindset maka dia tidak akan mungkin melakukan perubahan apapun,” ujarnya.
Pemerintah sendiri melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 telah mengeluarkan grand design tentang Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025. Visinya, yaitu untuk menjadi pemerintahan kelas dunia, dengan target pada tahun 2025 tidak ada korupsi, tidak ada pelanggaran APBN, APBD, semua program dapat terselesaikan dengan baik hingga hasil pembangunan nyata.
Adapun sasaran dari reformasi birokrasi, Chatarina jelaskan, adalah public trust, dengan adanya 1) pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, 2) pemerintah yang yang efektif dan efisien, serta 3) pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Karena indeks persepsi korupsi kita diukur dari pelayanan publik, bukan dari banyaknya koruptor yang ditangkap oleh lembaga hukum tetapi bagaimana dalam badan lembaga publik ketiga hal tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.
Langkah menuju pembangunan unit kerja menuju WBK untuk Fakultas Ilmu Komputer ada 6 dan saat ini sudah masuk pada tahap menetapkan unit kerja percontohan sebagai rencana aksi yang akan dimasuki oleh tim penilai intenal sehingga bisa lolos untuk dapat menjadi unit kerja percontohan, menjadi virus-virus yang baik bagi fakultas yang lain. Ini merupakan sasaran perubahan untuk WBK, bagaimana manajemen perubahan itu dapat meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan, terjadi pola pikir dan budaya kerja yang baik.
“Budaya kerja itu terwujud apabila seluruh insan Fakultas Ilmu Komputer sudah melakukan yang sudah disepakati untuk menetap ke dalam pembangunan zona integritas, sehingga kita harus tau apa yang menjadi potensi masalah untuk mencegah kegagalan,” jelasnya.
Catharina juga memaparkan beberapa hasil evaluasi oleh tim Kemenpan RB dalam penilaian zona integritas WBK dan WBM yaitu mengenai pemahaman target kinerja, masalah inovasi, sharing vision, manajemen risiko, membangun kedekatan dan kualitas inovasi.
Menurut Ali Akbar sebagai perwakilan dari Ditjen Dikti, pembangunan zona integritas ini merupakan saat yang tepat bagi kita untuk melakukan penataan pengelolaan dan memperbaiki inovasi pelayanan.
Ali menambahkan bahwa pembangunan zona integritas ini dilakukan secara bottom up. Pembangunan akan mulai dari unit-unit kerja yang memang langsung bersentuhan dengan masyarakat maka dari itu perguruan tinggi dalam hal ini yang diajukan adalah fakultas.
“Kami dari Ditjen Dikti akan selalu siap mendampingi dan membantu dalam membangun zona integritas. Berbagai kegiatan sudah kami lakukan agar penerapan zona integritas ini bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Rektor UPN Veteran Jakarta, Erna Hernawati menyatakan komitmen UPN Veteran Jakarta terhadap reformasi birokrasi dan zona integritas telah ditunjukkan dengan telah dilakukannya pencanangan pada tanggal 5 September 2018 pada bidang universitas. Melalui program birokrasi dan zona integritas ini, yakin bahwa akan menjadikan UPN Veteran Jakarta menjadi institusi yang bebas KKN, memiliki kinerja yang baik dan tercapainya pelayanan publik yang berkualitas.
Adapun target dari reformasi birokrasi dan zona integritas bedasarkan penjelasan Erna adalah menentukan perubahan secara besar dalam budaya, dalam perilaku, perubahan value ataupun nilai, menuntut integritas atas profesionalitas dari seluruh civitas, dosen, staff dan pimpinan.
“Harus ada kesadaran dari semua pihak untuk sama-sama menegakkan bebas KKN dan kerja dengan orientasi pada layanan prima, seluruh lapisan harus memiliki budaya untuk melayani, responsif, budaya untuk memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat, dosen, mahasiswa dan mitra,” imbuh Erna.
(YH/DZI/FH/DH/NH/SH)
Humas Ditjen Dikti
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman : www.dikti.kemdikbud.go.id
FB Fanpage : @ditjen.dikti
Instagram : @ditjen.dikti
Twitter : @ditjendikti
Youtube : Ditjen Dikti
E-Magz Google Play : G-Magz
Loading...
Twitter
Facebook
Instagram
