Wilayah perairan Indonesia terkenal dengan kekayaan sumberdaya alam yang melimpah. Untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya alam tersebut, pemerintah telah membagi perairan Indonesia ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Harapannya, pembangunan kelautan dan perikanan dapat tercapai sesuai karakter masing-masing wilayah. Namun demikian, upaya tersebut hanya dapat berjalan bila didukung oleh semua pihak sehingga harus ada suatu koordinasi dan keterpaduan dari pemerintah sendiri.
Dr Luky Adrianto, Dosen IPB University dari Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPIK) menyampaikan beberapa hal tentang pengeksekusian WPP multi-sektor dan multi-pemangku kepentingan melalui penjelasan bisnis multistakeholder platform berdasarkan kajian yang dilakukan bersama Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University. Hal tersebut patut dikaji untuk mewujudkan tata kelola WPP yang efektif dan inklusif.
Dalam diskusi yang digelar oleh UNDP United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, (14/4), Dr Luky ingin memperkuat perspektif spektrum bahwa walaupun WPP masih dipimpin oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap namun harus tetap didukung oleh stakeholder lain karena tidak dapat berdiri sendiri. Sehingga harus ada dukungan pula dari kementerian lainnya, mengingat perikanan Indonesia bersifat kompleks dan multifaktor. Harus ada pula komitmen bersama untuk menghindari chaos.
“Artinya, dalam perspektif WPP dan national fisheries governance kita harus gunakan kombinasi antara strategic alignment dan collective impacts dimana ada dua level. Yakni level pertama ada di multistakeholder di pusat, kemudian level dua ada multistakeholder di WPP karena terkait dengan multisektor dan multiaktor,“ jelasnya.
Dalam perspektif Indonesia, terdapat dua hal yang ingin ia usulkan yakni platform multi-pemangku kepentingan pada dua level. Level tersebut yakni di tingkat nasional dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait.
Selanjutnya perwakilan stakeholder hadir untuk memberi arahan sebagai dukungan dalam perencanaan, pendanaan dan kebijakan.
Dr Luky menyebutkan bahwa intergovernment harus dikompakkan terlebih dahulu melalui satu platform oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dinamika WPP bila dihubungkan dengan national policy juga harus dikaitkan dengan konteks masing-masing stakeholder yang melakukan proses platform. Kemudian hasil dari proses tersebut dijadikan basis rencana pengelolaan WPP. Alasan pentingnya multistakeholder platform tersebut agar terjaganya governance quality, model dan vitality.
“Saya kira ini penting agar apa yang sudah disampaikan di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan karakter dari masing-masing WPP,” imbuhnya. (MW/Zul)
Keywords : Dekan IPB University, Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia, WPP Multisektor
Loading...
Twitter
Facebook
Instagram
