Pakar IPB University Bicara Pendekatan Dashboard bagi Pembangunan Perikanan Indonesia

Diskusi mengenai pembangunan perikanan berkelanjutan merupakan tagline yang sering didengar namun terkadang masih dipandang dengan sudut pandang yang tidak seragam. Upaya untuk memperkaya dan memperhalus mekanisme perikanan berkelanjutan penting agar dapat dikerjakan secara multipihak. Harapannya dapat memberikan pemikiran-pemikiran dan praktik berkelanjutan yang dapat berguna untuk diimplementasikan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun masyarakat itu sendiri sebagai pedoman bersama.

Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IPB University bersama Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dan Kementerian PPN/Bappenas (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) belum lama ini menggelar Workshop Pengelolaan Perikanan berkelanjutan dengan subtema “Kebijakan Pengembangan Fisheries dan Aquaculture Estate: Peluang dan Ancaman”.

Indonesia dihadapkan pada sebuah skema baru pembangunan yakni kaitannya dengan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja demi akselerasi pembangunan. Sehingga diperlukan pandangan sinergi antara pembangunan perikanan berkelanjutan dengan UU Ciptaker, berikut pula dengan informasi potensi risiko yang harus didesain agar praktik perikanan tidak menyebabkan degradasi kesejateraan masyarakat, namun memberikan peluang ekonomi yang lebih besar.

Dr Luky Adrianto, Dosen IPB University dari Fakultas Perikanan dan Kelautan menyampaikan beberapa kerangka pendekatan dengan dashboard dalam perspektif perikanan Indonesia. Dua hal yang ia sampaikan yakni multistakeholder dashboard dan suistainable fisheries dashboard.

Baca Juga :  eCampus President University untuk Pembelajaran Daring Mahasiswa President University

Terkait perikanan berkelanjutan, menurutnya bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan karena berkaitan dengan cara mengelola sumberdaya manusianya pula. Namun demikian, tidak boleh ada kata patah semangat karena memang tidak mudah mencapai keseimbangan dalam perikanan. Lebih lanjut, perikanan berkelanjutan tersebut berkaitan erat dengan Sustainable Development Goals (SDGs) ke-14 yakni tentang kehidupan di bawah air.

 “Oleh karena itu tugas kita civil society membantu Bappenas untuk terus memberikan laporan menggunakan SDGs dari masing-masing dashboard untuk menunjukkan kinerja SDGs ke-14 sebagai bagian dari dashboard suistainable fisheries,” tuturnya.

Problemamatika saat ini terkait dengan kompleksitas 11 WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan), karena di dalamnya tidak hanya nelayan atau industri perikanan yang memegang peranan, namun juga sains, pemerintah, dan masyarakat luas. Kompleksitas tersebut dalam perspektif WPP bukan hanya perikanan tangkap, namun juga merangkul akuakultur, supply chain, surveillance dan territorial wáter.

Sehingga harus berpikir lebih tajam lagi ke area beyond restriction.
Terkait dengan WPP contohnya di Papua Barat, dapat dilakukan analisis dari data yang sudah ada dengan kerangka ekologis dan ekonomi agar dapat diperkirakan dashboard yang sesuai.  Berdasarkan kondisi tersebut akan dihubungkan bagaimana kondisi stock yang tersedia dapat menjamin aspek berkelanjutannya.

Baca Juga :  Luaskan Kerja Sama, ITS Tandatangani MoU dengan PT BGR

Sehingga perlu ada pengelolaan sumberdaya manusia mengenai pihak mana yang bertanggung jawab dalam perspektif WPP (yakni melalui platform based initiative).
Diskusi mengenai hubungan resiliensi perikanan dengan hadirnya UU Ciptaker juga patut diperbincangkan. Ia juga menawarkan dashboard terkait sustainable fisheries, yang di dalamnya terdapat teori perikanan umum yang terdiri dari input control, measure management dan sebagainya. Dengan penerapan dashboard, maka setidaknya input akan berada pada tingkat resource. Dimana prosesnya melibatkan teknologi dan outputnya dalam bentuk sosial-ekonomi. Siklus tersebut harus kembali dalam bentuk feedback positif yakni feeback berbentuk fisheries fiscal policy yang kini menjadi isu seperti WPP.

“Harus ada feedback positif, baik itu fiskal maupun ekologi, dalam positif feedbacknya harus ada aspek ekologisnya,” sebutnya.
Ia juga memberanikan diri untuk menawarkan prototype mirip dengan SGDs dashboard. Bila diterapkan pada konteks sembilan jenis ikan di dalam WPP, maka akan ada 11 tipe dashboard yang nantinya dapat dimonitor oleh learning center seperti perguruan tinggi. (MW/Zul)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
77 Views

Terimakasih telah mengunjungi laman Dikti, silahkan mengisi survei di bawah untuk meningkatkan kinerja kami

Berikan penilaian sesuai kriteria berikut :

  • 1 = Sangat Kurang
  • 2 = Kurang
  • 3 = Cukup
  • 4 = Baik
  • 5 = Sangat Baik
x