close

Duta Besar RI untuk Nairobi Beberkan Sistem Pendidikan di Kenya dan Peluang Kerjasamanya dengan IPB University

Direktorat Program Internasional IPB University menggelar e-IPB Talk on Complexity and Sustainability Sciences ke-63 yang menghadirkan Dr Mohamad Hery Saripudin, Duta Besar RI untuk Nairobi, (21/04). Tema yang didiskusikan yakni “Higher Education System in Kenya and Opportunities for Collaboration”.

Dalam sambutannya, Prof Arif Satria, Rektor IPB University mengungkapkan bahwa salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Afrika adalah Kenya. Diperkirakan Kenya akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia di masa depan. Afrika semakin memfokuskan diri dalam mobilitas global sebagai organisasi dunia yaitu dalam mencari peluang baru. Perguruan tinggi yang berperan besar dalam membuat terobosan baru, kolaborasi, penelitian, dan inovasi juga telah berkembang pesat dengan 12 juta mahasiswa yang telah terdaftar.

“Jadi bersama dengan Nairobi dan juga Kenya serta negara-negara di Afrika lainnya menjadi hal yang patut sekali jika saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dubes yang telah menginisiasi untuk terus membangun kerjasama antara IPB University dengan perguruan-perguruan tinggi di Afrika. Semoga kerjasama ini terus berjalan dengan lancar dan kajian-kajian kasus sustainability terus menginspirasi kita semua,” ungkapnya.

Dr Mohamad Hery menyebutkan walaupun Negara Kenya masih termasuk ke dalam negara lower middle income, komoditi ekspor pada bidang agrikultur telah menjadi tulang punggung perekonomiannya. Bahkan Kenya telah menjadi salah satu negara tujuan penelitian The Center for International Forestry Research (CIFOR) and World Agroforestry (ICRAF).

Baca Juga :  Mengusung Tema “Urgensi Kolaborasi Inovasi antar Perguruan Tinggi dan Industri dalam Bidang Agrikultur”, Kedaireka Hadirkan RekaTalks & RekaPreneur di Lampung

Sistem pendidikan tinggi di Kenya sejak tahun 1985 hingga sekarang terdiri dari pola 8-4-4. Untuk delapan tahun pertama diperuntukkan bagi primary education, empat tahun selanjutnya bagi secondary education, lalu empat tahun selanjutnya bagi pendidikan tinggi atau universitas. Pada tahun 2017, Kenya telah menerapkan sistem kurikulum berbasis kompetensi yang berbeda dari pola pendidikan tradisional. Yakni dari teacher centered menjadi learner centered sehingga lebih memberdayakan anak didiknya.

Dalam perkembangannya, sistem pendidikan di Kenya tidak luput dari peran founding father-nya yakni Jomo Kenyatta dan tidak lepas dari pengaruh politik pada jamannya. Perkembangan pada masa kini termasuk ekpansi universitas-universitas yang ada di Kenya untuk melaksanakan kegiatan kolaborasi dengan universitas di luar negeri yang memiliki jurusan atau ideologi yang sama. Hal tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk menjajaki kerjasama dengan berbagai universitas di Kenya.

Persentase tren perkembangan pendidikan di Kenya begitu signifikan bahkan pemerintah Kenya telah menerapkan program wajib belajar delapan tahun bagi primary education. Sudah banyak pelajar Kenya yang juga dikirim untuk melakukan pertukaran pelajar dan berbagai kolaborasi ke Amerika Serikat, Kanada, dan bahkan dilirik oleh China dan India.

Baca Juga :  Tiga Terobosan Merdeka Belajar Episode Keenam Jadikan Perguruan Tinggi Lebih Siap Hadapi Masa Depan

“Terdapat beberapa universitas yang memiliki spesialisasi di bidang agrikultur, yang mana merupakan main concern IPB University. Tiga kampus yang memiliki portofolio seperti IPB University yakni Egerton College, Jomo Kenyatta University of Agricultur and Technology dan Universitas Nairobi,” ujarnya.

Potensi kerjasama secara garis besarnya diterapkan berdasarkan empat program prioritas atau program 4+1. Format kerjasama tersebut meliputi penyelenggaraan seminar dan webinar bersama, pemberian beasiswa kepada mahasiswa asing, pertukaran dosen dan peneliti, dan penyelenggaraan program doublé degree.

“Saya sangat yakin dan mengatasnamakan para Duta Besar dan 132 perwakilan Indonesia di luar negeri bahwa kami mempunyai komitmen tinggi untuk pengembangan pendidikan, mempromosikan kerjasama pendidikan bilateral dengan negara akreditasi masing-masing,” sebutnya.

Peran Perwakilan RI dalam pengembangan diplomasi pendidikan tersebut dapat membantu perluasan jejaring kampus melalui penjajakan awal, membantu promosi pendidikan Indonesia dan meningkatkan people-to-people relation dengan negara-negara akreditasi. Ia juga berkeyakinan bahwa pendidikan dapat  menjadi salah satu komoditi yang menghasilkan devisa di masa depan. Dimana pendidikan menjadi semacam sektor education tourism (mengambil pelajaran dari Australia) dan sebagai salah satu bentuk transformasi pendidikan. Selain itu pendidikan juga dapat memperkuat hubungan bilateral dan sebagai bentuk kerjasama multilayer. (MW/Zul)