Ditjen Dikti Dorong Pelaksanaan RB di Level PT dan Fakultas
Siaran Pers
Nomor: 49/sipers/V/2020
Jakarta-Tim Reformasi Birokrasi (RB) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang membahas tentang Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Ditjen Dikti yang dihadiri oleh Tim RB dari Ditjen Dikti dan PTN (05/05).
Menjadi narasumber dalam FGD ini, Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas dan pengawasan KemenPANRB, Didid Noordiatmoko, menyampaikan bahwa penilaian menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) terdapat dua jalur yaitu mandiri dan mandatory. Unit yang dipilih akan mewujudkan seluruh area reformasi (unit percontohan) yang disebut zona integritas, dimana hasilnya akan menjadi WBK dan WBBM.
“Universitas bisa dijadikan percontohan untuk menjadi zona integritas di lingkungan Kemendikbud, fakultas juga bisa dijadikan unit percontohan untuk lingkungan universitas jika unit yang dinilai lingkup universitas, maka semua unit dibawah universitas harus bagus dan baik, semua fakultasnya harus baik,” ucapnya.
Lebih lanjut, Didid mengatakan bahwa Itjen diminta untuk menyusun bagan alur di Perguruan Tinggi (PT) yang meliputi alur penerimaan mahasiswa hingga mahasiswa tersebut lulus. Nantinya alur tersebut akan diberi keterangan terkait pembagian ruang lingkup PT dan fakultas.
Dalam kesempatan yang sama, Sesditjen Dikti Paristyanti Nurwardani menjelaskan bahwa Renstra Kemdikbud sudah berada di Bappenas dan akan ditandatangani pada tanggal 11 Mei 2020. Salah satu indikator kinerja utama renstra adalah pelaksanaan RB dan zona integritas di tingkat PT.
“Komitmen pimpinan sangat diperlukan untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini, terutama 14 PTN yang dijadikan pilot project pelaksanaan zona integritas menuju WBK dan WBBM,” tuturnya.
Menutup arahannya, Sesditjen Dikti menekankan sasaran RB dan Stranas KPK telah diputuskan, bahwa tahun ini pelaksanaannya hingga ke level fakultas. Jika fakultas tersebut sudah bagus, untuk tahun selanjutnya akan mengusulkan kembali beberapa fakultas lain, dan hingga mampu mendongkrak pelaksanaan RB dan Stranas KPK di tingkat PT.
“Minimal di level fakultas, Kita akan meminta komitmen masing-masing pimpinan PT terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi,” tutup Sesditjen Dikti. (YH/DNH/DZI/FH/NH/ANT/ALV)
Humas Ditjen Dikti
