close

LPPM IPB University dan Badan Informasi Geospasial Siap Bangun Data Desa Presisi di Seluruh Indonesia

“Program Data Desa Presisi ini bisa saling bersinergi dengan program yang dimiliki oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).  Kendala pembangunan, potensi dan masalah yang ada di desa itu disebabkan karena data yang kurang tepat, sehingga pontensi desa masih menjadi abu-abu dan tidak tergambarkan dengan baik,” ujar Dr Sofyan Sjaf, Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bidang Pengabdian kepada Masyarakat IPB University.

Hal ini disampaikannya ketika melakukan audiensi dengan BIG untuk melakukan koordinasi program Data Desa Presisi (DDP), pekan lalu.

Penggagas DDP tersebut juga menyatakan, “Sesungguhnya kita membantu bagaimana desa bisa memiliki data spasial yang berupa peta dasar dan peta tematik yang dikawinkan dengan data numerik yang diambil dengan cara sensus menggunakan aplikasi Merdesa”.

Dr Sofyan Sjaf berharap agar BIG secara khusus menyempurnakan data-data spasial yang sudah dilakuka LPPM IPB University. Program kerja sama tersebut akan direalisasikan tahun ini di Kabupaten Subang mencakup 253 desa.

Pada audiensi di ruang rapat gedung Badan Informasi Geospasial tersebut, Dr Sofyan Sjaf didampingi Ketua Unit Desa Presisi (UDP) LPPM IPB University Lukman Hakim, MSi,  Koordinator Statistik Unit Desa Presisi (UDP) Affan Ray Mahardika, MSi, dan Koordinator Komunikasi Unit Desa Presisi, Badar Muhammad, SIKom.

Baca Juga :  PKSPL IPB University Luncurkan Platform Tata Kelola ICM, Papua Barat Jadi Model

Dari BIG hadir Kepala Badan Informasi Geospasial, Prof Muh Aris Marfai, Deputi Bidang Informasi Geospasial, Ir Mohamad Arief Syafi’i, MEngSc, Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim, Dr Ade Komara Mulyana, Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerjasama Dr Suprajaka, MT dan Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Astrit Rimayanti, ST, MSc.

Prof Muh Aris Marfai, merespons dengan baik kerja sama ini. Secara terbuka ia mengajak seluruh LPPM di Indonesia untuk terlibat dan membantu program peta dasar di desa-desa seluruh Indonesia. Kepala BIG juga menanggapi dengan positif terkait kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial dalam menghasilkan data presisi.

Kepala BIG optimis dengan keterlibatan LPPM se-Indonesia. “Kita bisa mengajak Dirjen Dikti yang bisa menugaskan seluruh perguruan tinggi dalam mempersiapkan LPPM seluruh Indonesia untuk terlibat dalam program ini. Secara garis besar kami harap sinergi ini bisa berjalan dengan baik dan sukses, ” ungkapnya.

Sementara itu, Ir Mohamad Arief Syafi’i, M.EngSc menyambut baik kerjasama tersebut. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar tersebut menyampaikan bahwa Data Desa Presisi ini sangat bermanfaat dalam perencanaan dan pembangunan, karena dapat mengintegrasikan data statistik yang dimiliki dengan data spasial. Ia juga berharap, 95 persen batas definitif pendataan dapat selesai pada 2024.

Baca Juga :  WEBINAR MWA UI SERI KE-3 PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA: ANTARA PELUANG & TANTANGAN

“Beberapa hal bisa kita lakukan paralel. Program BIG memiliki regulasi dalam bidangnya, namun data numerik bisa kita ajukan lagi agar data strategis dari program yang kita miliki bisa sejalan dan bisa dikerjakan,” lanjutnya optimis.

Dr Ade Komara, menyatakan bahwa BIG masih memiliki keterbatasan dalam menyediakan peta dasar yang berdasarkan skala dan layer. Meskipun begitu, ia juga menyatakan peta dasar 1:5000 sudah mulai tersedia walaupun baru mencapai 2 persen. Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim tersebut menegaskan, “Ke depannya kami bisa sajikan peta dasar dalam bentuk web service, dan kami harap bisa selesai pada 2024, peta 1:5000 serta dapat di sediakan”.

Dr Sofyan Sjaf yakin sinergi antara BIG dengan LPPM IPB University dapat berjalan dengan baik serta mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Ia melihat besarnya peluang yang bisa dilakukan dan diperankan perguruan tinggi se-Indonesia untuk berkolaborasi mendampingi pelaksanaan DDP. Hal yang sama juga diharapkannya agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten bisa mendukung program tersebut di seluruh wilayah Indonesia.