[Yogyakarta] Empat pemerintah daerah, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan sebelas perusahaan menyatakan komitmennya untuk membantu pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Mandiri oleh seluruh perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Kesiapan itu terungkap dalam Nota Harapan Bersama (Mutual Expectation Agreement) yang ditandatangani 16 calon mitra MBKM dan 21 perwakilan Perguruan Tinggi swasta se-DIY di akhir acara dialog multi pihak (multistakeholder dialogue – MSD) Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Mandiri Kamis 5 Oktober 2024. MSD tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bekerjasama dengan Kampus Merdeka Mandiri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V DIY.
Para pihak yang menyatakan komitmen mereka antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bappeda Kota Yogyakarta, Bappeda Kabupaten Bantul, Bappeda Kabupaten Sleman, Bappeda Kabupaten Gunung Kidul, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BBPPM) Yogyakarta, Apindo Yogyakarta, Bumdes Jatiunggul Kulon Progo, Bank BTN Cabang Yogyakarta, CV Dewi Media Lestari, CV Mitra Karya Utama, CV. SEIA Cons-Yogyakarta, Hotel Cavinton, Hotel Horrison Riss Ultima, PT Kalaprana, PT Arsigraphi, PT Dicoding, dan Orbit Future Academy.
Dalam MSD tersebut, kalangan perguruan tinggi dan para mitra sepakat untuk menginisiasi program pengembangan potensi wisata daerah, penyelesaian masalah sampah dan lingkungan, usaha menurunkan stunting, dan pengembangan desa menuju desa mandiri budaya.
Acara MSD tersebut merupakan kelanjutan dari acara bimbingan teknis (bimtek) MBKM Mandiri yang dilaksanakan hari sebelumnya. Acara Bimtek dan MSD ini diselenggarakan di kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta.
Bimtek MBKM Mandiri diselenggarakan agar Perguruan Tinggi dan para pihak yang terkait mampu untuk melaksanakan MBKM secara mandiri di kampusnya masing-masing, bekerja sama dengan para mitra yang siap. MBKM Mandiri diselenggarakan untuk memenuhi hak mahasiswa untuk belajar maksimal tiga semester di luar program studinya.
MSD diselenggarakan untuk mempertemukan para pihak, yakni perguruan tinggi, pemerintah, sektor bisnis, dan organisasi kemasyarakatan, agar mereka duduk bersama mendiskusikan apa yang bisa dilakukan bersama untuk menyelesaikan persoalan di lingkungan mereka.
Pada tempat yang sama, Koordinator Pembelajaran Ditbelmawa Kemendikbudristek, Dewi Wulandari, mengatakan Kemendikbudristek terus mendorong dan menyesuaikan kebijakan MBKM. “Terakhir kementerian meluncurkan MBKM Episode 26, yang mengandung dua aspek penting. Yang pertama adalah dengan standar yang lebih memerdekakan, dan sistem akreditasi perguruan tinggi yang lebih meringankan.”
Sementara itu Kepala LLDikti Wilayah V, Aris Junaidi, mengatakan bahwa kebijakan MBKM yang sejak 2020 datang bertubi-tubi, episode demi episode, awalnya membuat banyak perguruan tinggi terkaget-kaget. “Namun akhirnya umumnya semua perguruan tinggi menyadari pentingnya MBKM karena dapat menguatkan sinkronisasi lulusan dengan kebutuhan,” kata Aris Junaidi.
Namun Aris Junaidi mengakui banyak perguruan tinggi masih menghadapi kesulitan teknis baik di tingkat relaksasi kurikulum maupun dalam sistem pelaporan ke Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti) Kemendikbudristek. “Karena itu bimbingan teknis di kedua bidang itu memang dibutuhkan.”
Lebih jauh Aris Junaidi mengatakan bahwa MSD adalah kegiatan yang penting untuk mempertemukan perguruan tinggi dan stakeholder untuk memetakan potensi yang bisa dikerjasamakan bersama.
“Kami yakin bahwa dalam jangka panjang MBKM akan mampu membantu mahasiswa menyiapkan diri bagi masa depannya, sehingga mereka tidak sekadar menjadi job seeker melainkan mampu menjadi job creator,” tutur Aris Junaidi.
Sebagai latar belakang, acara Bimtek dan MSD di Yogyakarta adalah bagian dari program nasional akselerasi MBKM Mandiri, yang diselenggarakan oleh Direktorat Belmawa bekerja sama dengan tim Kampus Merdeka Mandiri (KMM). Kegiatan ini akan diselenggarakan di 16 wilayah LLDikti di seluruh Indonesia. Sejauh ini kegiatan ini sudah berjalan di Aceh, Padang, Palembang, Semarang, Banjarmasin, Denpasar, Kupang, Ambon, dan Jayapura.
Manajer KMM Niki Prastomo mengatakan bahwa karena perbedaan kebutuhan di masing-masing wilayah LLDikti, maka di sejumlah wilayah diadakan sosialisasi dan bimbingan teknis, sementara di sejumlah wilayah lain diselenggarakan Bimtek dan MSD. “Perbedaan kebutuhan itu bisa terjadi di tingkat LLDikti, perguruan tinggi, atau keduanya,” tutur Niki.
Sosialisasi adalah pengenalan umum mengenai MBKM, khususnya MBKM Mandiri. Dengan mengikuti acara sosialisasi, diharapkan para peserta memahami filosofi, dasar hukum, dan perlunya MBKM Mandiri.
Bimtek ditujukan kepada kalangan perguruan tinggi yang sudah memahami seluk beluk MBKM tetapi masih membutuhkan bimbingan teknis pelaksanaannya. Bimtek berfokus pada bagaimana perguruan tinggi bisa melakukan relaksasi kurikulum dan bagaimana mendesain kurikulum MBKM. Relaksasi kurikulum diperlukan untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi perguruan tinggi untuk mendesain kurikulum yang lebih merdeka dan lebih sesuai dengan konteks setempat.
Sementara itu MSD adalah ajang dialog antara perguruan tinggi dengan pihak di luar perguruan tinggi seperti lembaga pemerintahan, organisasi bisnis (termasuk industri), organisasi sosial dan kemasyarakatan yang berpotensi menjadi mitra bagi perguruan tinggi untuk menyelenggarakan MBKM Mandiri.
Salah satu hal terpenting dalam MBKM adalah memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studinya. Dalam konteks itulah perguruan tinggi memerlukan banyak mitra yang bersedia terlibat dalam dunia pendidikan.
Sementara itu MSD adalah ajang untuk mendapatkan pemahaman bersama antara perguruan tinggi dengan para mitra dan calon mitra. MSD adalah kesempatan bagi kedua pihak untuk menyampaikan harapan maupun kontribusi masing-masing.
Loading...
Twitter
Facebook
Instagram
